AMBON, Gardatimur.com – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap aktivitas Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Efisiensi anggaran membuat berbagai kegiatan pemerintahan kini dilaksanakan secara lebih sederhana, termasuk memanfaatkan apel pagi sebagai momentum penyerahan bantuan maupun penandatanganan kerja sama.
Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengatakan kondisi tersebut turut berdampak pada sektor perhotelan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon.
“Kita sudah kena pemotongan TKD. Kegiatan-kegiatan Pemkot ini banyak dilakukan di apel pagi. Kegiatan apa pun itu, baik penyerahan bantuan maupun MoU, semuanya di apel pagi,” kata Wattimena kepada wartawan seusai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Manise Hotel, Kamis (8/10/2026).
Menurut Wattimena, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah harus menekan berbagai pengeluaran. Kegiatan yang sebelumnya banyak digelar di hotel, termasuk FGD dan berbagai pertemuan lainnya, kini semakin jarang dilakukan.
“Kita disuruh menghindari pengeluaran. Pemkot tidak banyak belanja. Kegiatan seperti FGD di hotel-hotel juga hampir tidak ada. Dampaknya sangat terasa,” ujarnya.
Minimnya kegiatan pemerintah daerah, lanjut Wattimena, ikut memengaruhi tingkat hunian hotel serta aktivitas ekonomi pelaku UMKM yang selama ini turut bergerak ketika terdapat kegiatan pemerintahan.
Karena itu, Pemkot Ambon berharap apabila terdapat relaksasi kebijakan anggaran pada tahun mendatang, sebagian kegiatan pemerintah dapat kembali dilaksanakan dengan melibatkan sektor perhotelan.
Kalau ada relaksasi yang terjadi di tahun depan, mungkin kita bisa melakukannya kembali. Paling tidak ada kegiatan yang bisa mendorong hunian di hotel-hotel,” katanya.
Wattimena juga menyoroti ketimpangan antara kebijakan efisiensi yang diterapkan di daerah dengan aktivitas pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi, sementara kegiatan kementerian dan lembaga di tingkat pusat masih berlangsung hampir setiap saat.
“Di daerah ini jarang kegiatan, sementara kegiatan di pusat hampir setiap saat terjadi. Bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi kementerian yang lain. Dari daerah disuruh efisiensi, sementara di pusat kegiatan terus-menerus,” bebernya.
Bahkan, kata Wattimena, hampir setiap pekan terdapat undangan kegiatan yang mengharuskan pemerintah daerah mengirimkan perwakilan ke Jakarta.
Ia menilai kegiatan-kegiatan pemerintah pusat semestinya dapat lebih banyak dilaksanakan di daerah. Selain mengurangi biaya perjalanan, langkah tersebut juga dinilai dapat menggerakkan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan UMKM.
“Kita berharap sebenarnya kegiatan-kegiatan pusat itu dibuat di daerah agar hotel dan UMKM dapat berkembang,” harapnya.
Wattimena menyebut kondisi tersebut mulai dikeluhkan sejumlah pengelola hotel di Kota Ambon. Minimnya agenda pemerintah membuat tingkat hunian hotel ikut tertekan.
“Banyak hotel yang mengeluh, kapan kegiatan di hotel-hotel kami. Karena kegiatan Pemkot ini minim sekali. Bahkan dalam satu tahun, hanya beberapa kali saja kegiatan di hotel,” tandasnya.
Pemkot Ambon berharap adanya kebijakan yang dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan kegiatan secara efektif sekaligus menjaga perputaran ekonomi lokal.
Dengan demikian, sektor perhotelan dan UMKM di Kota Ambon diharapkan tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas pemerintahan, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.
