Ambon, Gardatimur.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembangunan ekosistem halal yang terintegrasi. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penyerahan sertifikat halal kepada puluhan pelaku UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Maluku dalam Apel Pagi ASN di Balai Kota Ambon, Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon mendukung penuh langkah BPJPH Provinsi Maluku dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan di Kota Ambon.
Kami berharap kegiatan yang dilakukan BPJPH Provinsi Maluku dapat memberikan kepastian berusaha kepada para pelaku UMKM di Kota Ambon. Kita ingin membangun ekosistem halal sehingga para pelaku usaha dapat merambah pasar yang lebih luas, karena jaminan produk halal kini menjadi salah satu syarat penting dalam pemasaran produk,” ujar Wattimena.
Ia menjelaskan, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas serta standar produk yang dihasilkan.
“Jaminan produk halal menjadi faktor penting yang mendorong para pelaku usaha memastikan produknya benar-benar terjamin kehalalannya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar,” katanya.
Atas nama Pemerintah Kota Ambon, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPJPH Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran yang telah berupaya menghadirkan dan mengembangkan ekosistem halal di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPJPH Provinsi Maluku yang telah berusaha membangun ekosistem halal di Kota Ambon. Kami berharap seluruh produk industri dan UMKM di Kota Ambon dapat memenuhi standar yang baik, baik dari aspek keamanan pangan maupun jaminan kehalalan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Provinsi Maluku, Abdul Karim Kelrey, menegaskan bahwa kehadiran BPJPH tidak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat atau label halal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekosistem halal dari hulu hingga hilir.
Menurut Kelrey, BPJPH hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kehalalan produk sekaligus memperkuat sektor ekonomi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kehadiran BPJPH di Maluku bukan hanya untuk urusan labelisasi halal. Lebih dari itu, kami ingin membangun ekosistem halal yang melibatkan berbagai sektor seperti perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan sektor lainnya untuk bersama-sama meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kota Ambon untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan ekonomi halal yang dinilai memiliki potensi besar bagi pertumbuhan daerah.
Selain itu, Kelrey mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan terus diperkuat sesuai amanat regulasi nasional mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal.
Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Ambon dan seluruh pihak terkait agar program ini dapat berjalan optimal. Sertifikat halal yang diserahkan hari ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha dan menjadi langkah awal memperkuat daya saing produk lokal,” ujarnya.
Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM tersebut menjadi bagian dari sinergi antara Pemerintah Kota Ambon dan BPJPH Provinsi Maluku dalam menciptakan produk yang aman, berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Dengan semakin banyaknya UMKM yang mengantongi sertifikat halal, Pemkot Ambon optimistis pengembangan ekosistem halal di Kota Ambon dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal Maluku.”
