Ambon, Gardatimur.com – Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon meluncurkan penggunaan perdana bridge simulator dan engine simulator, sekaligus meresmikan 16 Klinik Halal yang tersebar di wilayah kerja Indonesia Timur.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan, sekaligus memperluas pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perikanan.
Kepala BPPP Ambon, Abu Bakar, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengadaan bridge simulator dan engine simulator telah selesai dilakukan dan saat ini telah terpasang serta berfungsi dengan baik.
Menurutnya, fasilitas tersebut mulai dikerjakan sejak Maret hingga Juli 2026 dan menjadi langkah awal BPPP Ambon dalam meningkatkan standar pelatihan SDM kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
Pengadaan bridge simulator dan engine simulator ini telah terpasang dan berfungsi dengan sangat baik. Ini merupakan bentuk kepercayaan kepada BPPP Ambon sebagai salah satu unit yang diberikan kesempatan untuk meningkatkan standar pelatihan menuju standar internasional,” ujar Abu Bakar.
Ia menjelaskan, BPPP Ambon ke depan akan terus mendapatkan dukungan untuk pengembangan fasilitas. Bahkan, pada tahun 2027 direncanakan pembangunan fasilitas tambahan yang lebih representatif dan memenuhi standar internasional.
Pengembangan tersebut diharapkan menjadikan BPPP Ambon sebagai salah satu pusat pelatihan kelautan dan perikanan bertaraf internasional di kawasan Indonesia Timur.
“Harapannya ke depan BPPP Ambon dapat menjadi pusat penyiapan SDM, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun membuka peluang kerja yang lebih besar di luar negeri,” katanya.
Selain penguatan kompetensi melalui simulator, BPPP Ambon juga akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan bahasa Jepang.
Program tersebut dijadwalkan berlangsung hingga November 2026. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi lulusan sektor perikanan maupun bidang lainnya untuk bekerja di Jepang.
Abu Bakar menilai, penguatan kemampuan bahasa menjadi bagian penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar internasional.
BPPP Ambon juga mencatat terdapat 32 SMK perikanan di Provinsi Maluku, yang menjadi salah satu potensi besar dalam penyediaan SDM sektor kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
“Ini yang ingin kita dorong, bagaimana meningkatkan kualitas lulusan anak-anak SMK agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” jelasnya.
84 Penyuluh Dikukuhkan sebagai Pendamping Proses Produk Halal
Pada kesempatan yang sama, BPPP Ambon melaporkan sebanyak 84 penyuluh kelautan dan perikanan telah mengikuti pelatihan pendampingan proses produk halal yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
Pelatihan berlangsung secara daring selama 10 hari, mulai 22 hingga 31 Juli 2026, dan seluruh peserta dinyatakan lulus.
Para penyuluh tersebut selanjutnya akan dilibatkan dalam pendampingan pelaku usaha di wilayah kerja Indonesia Timur.
BPPP Ambon juga meluncurkan 16 Klinik Halal yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Klinik tersebut diharapkan menjadi pusat layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.
Abu Bakar mengatakan, terdapat sekitar 300 pelaku UMKM yang telah berada dalam proses pendampingan di berbagai titik. Pada tahap awal, sebanyak 100 kelompok usaha akan difasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis.
“Pendampingan diberikan mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen hingga proses penerbitan sertifikat halal secara gratis. Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya memenuhi ketentuan halal, tetapi juga memiliki daya saing tinggi untuk menembus pasar modern hingga peluang ekspor,” katanya.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dalam sambutannya mengapresiasi peluncuran simulator dan Klinik Halal tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem peningkatan kualitas SDM sekaligus memperluas manfaat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Peluncuran bridge simulator dan engine simulator serta Klinik Halal diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat, khususnya awak kapal dan pelaku usaha, melalui peningkatan kompetensi, pendampingan, serta layanan yang mendukung,” kata Bodewin.
Ia menilai potensi kelautan dan perikanan di Maluku sangat besar dan harus dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peningkatan kualitas produk juga dinilai harus berjalan seiring dengan pemenuhan jaminan kehalalan. Karena itu, keberadaan Klinik Halal diharapkan dapat menjadi rumah konsultasi dan fasilitasi bagi pelaku usaha.
“Ini diharapkan menjadi pusat pelayanan yang dekat dengan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan pengetahuan, pendampingan maupun akses informasi terkait sertifikasi halal,” ujarnya.
Bodewin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memperkuat UMKM.
Ia berharap UMKM di Kota Ambon tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas, memperluas pasar dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Kepala BPPSDM KP: BPPP Ambon Jadi Pengungkit SDM Indonesia Timur
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Nyoman Radiarta, mengatakan peluncuran simulator merupakan langkah awal untuk memperkuat SDM kelautan dan perikanan di Indonesia Timur.
Ia menyebut BPPP Ambon dipilih sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas karena memiliki posisi strategis dalam mendukung kebutuhan SDM kelautan dan perikanan di kawasan tersebut.
“Tahun depan fasilitas ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lebih mumpuni. Kita akan menempatkannya dalam satu gedung khusus untuk penguatan SDM,” ujar Nyoman.
Menurutnya, fasilitas yang dibangun tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh BPPP Ambon, tetapi harus menjadi pusat kolaborasi bagi seluruh daerah di Indonesia Timur.
Kolaborasi dapat dilakukan bersama perguruan tinggi, SMK perikanan, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
BPPP Ambon ini harus menjadi pengungkit. Fasilitas ini bukan hanya untuk Ambon, tetapi menjadi perwakilan untuk Indonesia Timur. Karena itu, mari kita bangun jejaring bersama universitas, SMK dan berbagai stakeholder yang ada,” katanya.
Nyoman menambahkan, pembangunan fasilitas harus diikuti dengan pemanfaatan yang optimal. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersedianya gedung dan peralatan, tetapi juga dari jumlah dan kualitas SDM yang berhasil dilatih.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan fasilitas ini. Kita harus membangun bisnis proses dari peralatan yang ada, bagaimana keterlibatan seluruh elemen, berapa orang yang dilatih dan bagaimana kapasitas SDM terus ditingkatkan,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama BPPP Ambon dengan sejumlah mitra, termasuk perguruan tinggi dan SMK perikanan di Provinsi Maluku.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, memperkuat kompetensi tenaga kerja, memperluas akses pelatihan, serta mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
Dengan hadirnya simulator dan 16 Klinik Halal, BPPP Ambon diharapkan semakin berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk dan tenaga kerja Maluku untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.”
