Ambon, Gardatimur.com – Wali Kota Ambon menegaskan kembali keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang inklusif, adil, dan bebas dari praktik diskriminasi. Pernyataan ini disampaikan secara tegas saat membuka *Focus Group Discussion* (FGD) tentang penguatan implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/7/2026) di The City Hotel Ambon.
Dalam arahannya, Walikota menekankan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian HAM, melainkan kewajiban mutlak bagi seluruh lini pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi melalui pelayanan publik yang berkualitas, humanis, dan tanpa kecuali,” tegas Walikota
memberikan contoh konkret pentingnya netralitas dalam pelayanan, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ia meminta para aparatur untuk tidak membeda-bedakan warga berdasarkan latar belakang, penampilan fisik, maupun status sosial.
“Jangan melihat siapa orangnya atau bagaimana penampilannya, tetapi pastikan setiap masyarakat mendapatkan hak pelayanannya secara adil dan setara. Semua warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan pemerintah,” ujarnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk meminimalisir potensi pelanggaran HAM maupun tindakan diskriminatif yang sering kali muncul akibat rendahnya sensitivitas petugas terhadap prinsip keadilan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemkot Ambon berkomitmen meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Walikota mengharapkan peserta FGD mampu mengidentifikasi masalah di instansi masing-masing serta merumuskan solusi melalui rencana aksi yang terukur.
Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta memperoleh wawasan baru sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Kota Ambon sebagai kota yang ramah, inklusif, dan menjunjung tinggi harkat martabat setiap warganya,” kata Walikota.
Selain itu, ia juga menuntut penguatan koordinasi lintas sektor antar-OPD. Keberhasilan mewujudkan Ambon sebagai kota inklusif hanya dapat dicapai jika seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menutup arahan tersebut, Walikota mengajak seluruh peserta menjadikan momentum FGD ini sebagai titik balik untuk memperkuat komitmen memberikan pelayanan terbaik. “Kita ingin memastikan Ambon benar-benar menjadi kota yang menghormati hak setiap orang, di mana tidak ada lagi ruang bagi diskriminasi dalam layanan publik,” pungkasnya.
