MEDAN, Gardatimur.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa capaian nilai 3,6 dalam Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus menunjukkan hasil positif.
Menurutnya, keberhasilan Ambon masuk dalam jajaran 10 ibu kota provinsi yang dievaluasi secara nasional menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
“Puji Tuhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital mulai membuahkan hasil. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan bahwa arah pembangunan kota yang kita jalankan sudah berada di jalur yang benar,” ujar Wattimena di sela-sela pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, hasil evaluasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menempatkan Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 berdasarkan penilaian terhadap berbagai indikator pembangunan kota cerdas.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi membangun Ambon menjadi kota yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.
Wattimena menjelaskan, evaluasi nasional tersebut mengukur penerapan konsep Kota Cerdas melalui enam dimensi utama, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding.
Hasil penilaian menunjukkan Kota Ambon memperoleh nilai Baseline 3,8, Output 3,18, Outcome 3,33, Impact 3,94, Quick Wins 4, dan Emerging Technology 4, sehingga menghasilkan nilai akhir 3,6.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.
Berbagai inovasi yang telah dikembangkan Pemkot Ambon antara lain Pusat Kendali Kota (Command Center) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), layanan Call Center 112, serta program WAJAR (Wali Kota Jumpa Rakyat) yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, status Ambon sebagai Kota Musik Dunia UNESCO juga menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan konsep Smart City yang dipadukan dengan Rencana Induk Kota Cerdas 2025–2029.
Wali Kota menyebut hasil evaluasi juga memperlihatkan perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah.
“Tingkat kemiskinan terus menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori sangat tinggi, pelayanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui layanan e-Puskesmas yang terintegrasi dengan sistem SATUSEHAT, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus kami kembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan yang kami jalankan semakin terarah,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi.
Berbagai masukan dari tim asesor akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat peningkatan kualitas implementasi Smart City di Ambon.
Kami menerima seluruh masukan tersebut sebagai bahan perbaikan. Tantangan seperti pengelolaan sampah, penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan integrasi sistem digital, hingga pengembangan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama untuk terus dibenahi,” tegasnya.
Pemkot Ambon juga akan mempercepat pembangunan Satu Data Ambon agar seluruh layanan pemerintahan saling terintegrasi dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih akurat.
Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan akan diperluas pada sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana.
“Kami ingin Ambon tidak hanya menjadi kota yang memanfaatkan teknologi, tetapi benar-benar menjadi kota cerdas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dari tim evaluator akan kami tindak lanjuti secara bertahap sesuai kemampuan daerah,” ujarnya.
Wattimena menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus melalui kerja sama dengan Universitas Pattimura dalam mencetak tenaga ahli di bidang teknologi informasi.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Ambon akan semakin maju menjadi kota yang cerdas, kreatif, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kota Ambon kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan masuk dalam daftar 10 ibu kota provinsi yang menjadi objek Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2025.
Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Nomor B-121/DJTPD/AI.01.02/05/2026 tertanggal 12 Mei 2026 yang ditujukan kepada Wali Kota Ambon.
Evaluasi dilakukan terhadap 10 ibu kota provinsi, yakni Ambon, Bandung, Batam, Jambi, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Mataram, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas.
Dalam evaluasi tersebut, Ambon meraih nilai akhir 3,6, berada di atas Balikpapan (3,59) dan Batam (3,5).
Penilaian dilakukan melalui 116 indikator yang mencakup enam dimensi Smart City, meliputi Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding.
Tim asesor menilai Ambon telah memiliki fondasi Smart City yang kuat. Selain didukung status sebagai Kota Musik Dunia UNESCO, Ambon juga dinilai berhasil menghadirkan inovasi seperti Command Center berbasis AI, Call Center 112, dan program WAJAR yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
Di bidang sosial ekonomi, tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 4,3 persen, IPM mencapai 82,84 dengan kategori sangat tinggi, serta prevalensi stunting sebesar 1,6 persen. Sementara itu, layanan e-Puskesmas telah terintegrasi dengan platform SATUSEHAT, dan pengelolaan sampah mulai diarahkan menuju sistem Refuse Derived Fuel (RDF) dan Material Recovery Facility (MRF) yang lebih berkelanjutan.
Tim asesor juga menilai keberadaan Pusat Kendali Kota telah membantu pemerintah memantau keamanan, arus lalu lintas, hingga penanganan kebencanaan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Integrasi data dari berbagai sektor dinilai meningkatkan transparansi sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.”
