Ambon, simpulMaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos). Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan rasa syukur karena Kota Ambon dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan nasional atau pilot project digitalisasi bansos.
“Ini merupakan kepercayaan besar bagi Kota Ambon di tengah berbagai keterbatasan yang kita miliki,” ujar Wattimena.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama sistem penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Wattimena, persoalan bantuan sosial selama ini masih menjadi keluhan masyarakat karena penyalurannya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal tersebut dipengaruhi mekanisme pendataan penerima bantuan yang masih mengandalkan subjektivitas aparat di tingkat bawah.
“Masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya, sementara warga yang secara ekonomi sudah mampu justru tetap menerima bantuan,” katanya.
Karena itu, melalui digitalisasi bansos, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisir kesalahan data sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wattimena menaruh harapan besar kepada para agen digitalisasi yang sebagian besar berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru. Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi program di lapangan.
“Saya bangga karena ASN dan CPNS baru memiliki kapasitas intelektual dan semangat tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi Kota Ambon,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon juga memaparkan data kependudukan Kota Ambon semester II tahun 2025. Jumlah penduduk tercatat mencapai 363.212 jiwa, dengan wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa.
Sementara itu, tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 95,32 persen. Namun, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 15,39 persen atau sekitar 40.867 jiwa.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama. Pemerintah kota terus melakukan inovasi, termasuk sistem jemput bola ke kampus dan sekolah,” jelasnya.
Wattimena meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan secara serius agar memahami mekanisme digitalisasi bansos sebelum diterapkan di masyarakat.
“Ambon mungkin kota kecil, tetapi dalam ketepatan, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, kita tidak boleh kalah dengan kota-kota besar lainnya,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Adi Nugroho, narasumber dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan kementerian terkait, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta peserta Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial.”
